-->
    |

Terkait Validasi Data, Diperlukan Kesepakatan BPJD dan OPD



DINAMIKAJABAR.COM | KARAWANG - Saat ini banyak data yang berubah menyusul perubahan regulasi dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten. Untuk itu, harus diputuskan kesepakatan antara BPJD dan OPD terkait validasi data.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Acep Jamhuri membuka Pertemuan Koordinasi Pemutkakhiran Data Peserta PBI JK dan PBPU Pemda Kabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Karawang, Rabu (9/6/2021) di Hotel Harper Purwakarta.

Menurut Acep Jamhuri,  verifikasi dan validasi data kepesertaan harus dilakukan secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial guna mendapatkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang valid.

"BPJS dan pengola data DTKS atau data yang aksesnya langsung ke kementrian sosial seperti Disdukcatpil atau Dinsos harus sinkron dan akurat datanya,"kata Sekda.

Kata Acep Jamhuri, ketika akurat, pihaknya bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik buat masyarakat. Jangan sampai data masyarakat yang tidak sejahtera, terlewatkan,

Acep Jamhuri berharap, ada kesepakatan dan tindak lanjut untuk data kesehatan perangkat desa. Sehingga ke depan pelayanan kesehatan lebih jelas. 

Sementara pada kesempatan itu hadir Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Karawang, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta DPMD.(BOB)
Komentar Anda

Berita Terkini