-->
    |

DPRD Karawang Tegaskan Pembangunan Perumahan Elit Rolling Hills Harus Dihentikan Sementara



KARAWANG, dinamikajabar.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melalui Komisi I menegaskan pembangunan perumahan elit Rolling Hills harus dihentikan sementara.

Hal ini terkait sejumlah dokumen perijinan yang belum dipenuhi oleh perusahaan PT. Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE).

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I Ir.H.Danu Hamidi usai melaksanakan dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah OPD dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas)  di Ruang Rapat I DPRD Karawang,Selasa (04/08/2020).

Danu Hamidi menyebutkan pihaknya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pembanngunan sementara berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
 "Selagi pihak pengembang PT.KJIE ini belum melengkapi perijinan, maka pembangunan harus dihentikan,"tandas Danu 

Pihaknya juga meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP sebagai penegak Perda untuk melayangkan surat teguran kepada pihak pengembang PT.KJIE.

Ditempat terpisah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Drs. Asep Wahyu mengatakan pihaknya hari ini akan melayangkan surat teguran kepada PT.KJIE selaku pengembang perumahan Rolling Hills.

Surat teguran tersebut,kata Kasat Pol PP sebagai berikut
Pihaknya meminta agar menghentikan sementara kegiatan pematangan lahan dan pembangunan perumahan Rolling Hills sebelum menempuh terlebih dahulu perijinan yang diperlukan antara lain : 
I. a. Adendum AMDAL untuk memasukan rencana pembangunan perumahan.
b. Revisi dokumen Andal Lalin untuk mengkaji potensi bangkitan kegiatan perumahan.
c. Penyusunan master plan kawasan secara terpadu dan rinci.
d.Menyusun kajian hidrologi sebagai dasar permohonan rekomendasi peil banjir.
e.Penyediaan perumahan bagi karyawan dibuktikan adanya MoU dengan perusahaan industri sekitarnya.
f.Penyediaan perumahan karyawan harus mengakomodir kebutuhan rumah bagi karyawan berpenghasilan rendah.

II. Melaporkan perkembangan pelaksanaan.
1. Ke kantor Kabupaten Karawang paling lambat 7 hari kerja setelah surat teguran ini diterima. (BOB)
Komentar Anda

Berita Terkini