-->
    |

Askun heran Bupati dapat bisikan dari siapa ? Para kades pertanyaan anggaran dapur Umum



KARAWANG,dinamikajabar.com
Seperti apapun teknis pelaksanaan dapur umum yang akan dilakukan Pemkab Karawang tetap akan mengundang kerumunan warga. Paling tidak akan mengundang kerumunan juru masak atau pengawas dapur umum itu sendiri yang secara otomatis akan melakukan kontak fisik.

Ide dan rencana bupati karawang, untuk dapur umum di setiap desa selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini mulai curiga, jika sebenarnya program dapur umum selama PSBB merupakan bisikan oknum calo beras kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di dalam mencari keuntungan usaha di tengah pandemi covid-19.

"Saya juga heran kenapa tiba-tiba Ibu Bupati punya ide seperti itu (membuka dapur umum di setiap desa selama PSBB). Ini siapa pembisiknya coba?. Ini kan pandemi corona, dimana setiap orang harus melakukan social distancing. Kenapa tiba-tiba harus ada dapur umum. Kayak bakti sosial bencana banjir aja harus ada dapur umum," sindir Askun,

Sederhananya, sambung Askun, ia akan mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemkab di dalam memutus mata rantai pandemi covid-19, tentu dengan syarat kebutuhan dasar hidup (ekonomi) warga dijamin pemerintah selama PSBB berlangsung.

Ditegaskan Askun, untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB berlangsung, sebenarnya pemda tidak perlu ribet harus membuka dapur umum di setiap desa. Pemda cukup mematangkan dan memaksimalkan bantuan pemerintah pusat, provinsi dan hasil relokasi anggaran OPD yang sudah dilakukan untuk segera dibagikan kepada warga terdampak corona yang sudah didata.

Terlebih, sambung Askun, SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemprov Jawa Barat Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pendemi Covid-19, Karawang sendiri mendapatkan jatah 100 ribu Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang sudah disetujui dan akan mendapatkan bantuan Pemprov Jabar.

Belum lagi quota bantuan dari pemerintah pusat (Kemensos), APBD, sampai BLT melalui 10-30% Dana Desa sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi.

"Intinya maksimalkan saja rencana awal soal bantuan warga terdampak corona, gak perlu ada dapur umum di setiap desa segala. Makanya saya curiga program dapur umum di setiap desa ini idenya siapa. Karena saya yakin ini bukan idenya Ibu Bupati langsung. Saya curiga ini idenya pembisik bupati," kata Askun.

"Kalau dapur umum ini tetap dipaksakan, saya yakin hanya akan menimbulkan persoalan baru. Kalau tidak percaya, mari kita simak aja pelaksanaan dapur umumnya seperti apa nanti," pungkas Askun.




Kades Dawuan tengah Jejen Zaenal Arifin kecamatan Cikampek mengatakan, pada dasarnya, pihak desa akan selalu siap jika instruksi itu mengharuskan ada dapur umum di desa-desa selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itupun kalau dibarengi dengan dananya dan siapa saja sasarannya. “Siap-siap saja kita mah selama ada duitnya, cukup kebutuhan dapurnya dan jelas sasarannya,” ujar Jejen

Selain Kades Desa Dawuan Tengah Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Cikampek Jejen Zaenal mengatakan, kalau ada anggarannya, dapur umum bisa dibentuk di desa. Hanya soal anggaran dari mana sejauh ini belum diketahui,” pungkasnya.

," saya bingung kalau anggarannya tidak ada, jangankan untuk Dapur umum untuk Bantuan Orang Terdampak,bantuanya belum turun apalagi kalau harus buka dapur umum anggaran darimana, pemkab jangan bebani kami, ujar Jejen yang juga ketua IKD kecamatan Cikampek.






Kades cikampek timur kamaludin bingung juga pasalnya warga Cikampek timur banyak ada 12.500 jumlah usik, rata rata mata pencaharianya pedagang, buruh dan karyawan PT yang di PHK,kata kamal
Komentar Anda

Berita Terkini