-->
    |

H Danu Hamidi Masyarakat Juga Butuh Asupan Vitamin untuk kekebalan tubuh



KARAWANG,dinamikajabar.com
Wabah virus Covid 19 di Karawang sudah masuk kategori zona merah, karena perkembangan setiap harinya untuk yang positif terpapar terus bertambah. Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, sudah menganggarkan anggaran untuk percepatan penanggulangan bencana sebesar Rp. 15 miliar.

Hanya saja kendalanya, yang di butuhkan saat ini adalah Alat Pelindung Diri (APD), seperti baju pelindung tenaga medis dan masker. Tapi persoalannya, ketersediaan APD saat ini sulit dan langka barangnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, H. Danu Hamidi mengatakan. "Sebenarnya Pemkab Karawang tidak harus bingung dan terfokus pada APD saja, bicara percepatan penanggulangan, juga tidak terlepas dari pencegahan. Di mana dalam pencegahan, di butuhkan multi vitamin bagi masyarakat untuk menjaga serta meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh masyarakat.", Sarannya.Rabu 01/04/2020.

"Khusus untuk APD, sebaiknya di fokuskan saja pada tenaga medis. Karena untuk saat ini yang lebih membutuhkan APD adalah tenaga medis.", Katanya.

"Tinggal sekarang Pemkab Karawang dalam memfokuskan anggaran Rp. 15 M itu rinciannya untuk apa saja? Saran saya sih untuk ke masyarakat, mending prioritaskan pada multi vitaman C dan D.", Ujarnya.

"Dan yang perlu saya sampaikan kepada Pemkab Karawang, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Coba di evaluasi anggaran setiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD), cari anggaran - anggaran yang di rasa kurang efektif dan tidak bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat.", Pintanya.

"Jika sudah terevaluasi, segera ajak rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang untuk melakukan pembahasan perubahan anggaran dalam kondisi darurat bencana.", Tuturnya.

"Pemkab Karawang tidak perlu khawatir, ada kok payung hukumnya untuk merubah anggaran mendadak karena bencana. ada ketentuan Undang - Undang yang bisa di jadikan dasar hukum dan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagai pengeluaran terkait pemenuhan kebutuhan darurat, mendesak, dan penting demi kemaslahatan rakyatnya. Ketentuan tersebut adalah Pasal 24 ayat (4) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa ; dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan perubahan APBD.", Pungkasnya.

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini