-->
    |

Kejari Gresik Lidik Dugaan Penyelewengan Program BPNT yang Dikelola Dinsos



GRESIK, dinamikajabar.com Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Pemprov Jatim Jatim untuk masyarakat Miskin di Gresik menurun, Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang semula 93.580 keluarga sekarang tinggal sekitar 75.912 keluarga. Penurunan ini ternyata dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa nilai tukar pangan kurang dari Rp110.000. Itu berdasarkan beras yang dipaket dalam kemasan karung plastik setelah ditimbang netto hanya 9 kilo gram kalau beras perkilo gram itu dihargai Rp.10.000 (beras premium), total Rp.90.000. Masih ada sisa Rp.20.000.x 75.912 ( KPM) = Rp.1.518.320.000. (Perbulan).

Lalu kemana selisihnya?, penelurusan dilapangan para agen e-warung menyediakan bahan pangan untuk KPM (Keluarga penerima manfaat) hanya senilai Rp 105.000,-. Sedangkan dana sisa digunakan untuk biaya administrasi. Di wilayah selatan Gresik, peserta KPM mengatakan “kalau geseknya tetap 110 ribu, namun nilai pangannya hanya 105 ribu, sisanya untuk administrasi,” ujar sumber dari KPM.

Namun, hal ini dibantah oleh Suwanto, koordinator Tenaga Kesejahteraan Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Gresik. Menurutnya nilai Rp 5.000,- merupakan laba dari e-warung. “Itu keuntungan agen yang sudah dimusyawarahkan  antara Tikor, Agen, KPM, Kesra dan penyedia barang…mas” ujarnya singkat, Senin (24//2/20).

Sementara itu dari 330 desa di Kab Gresik jumlah e-warung yang ada hanya 216. Namun sayangnya tidak semua e-warung merupakan toko kelontong atau kios yang tiap harinya menjual sembako. Beberapa e-warung bahkan hanya rumah biasa yang tidak digunakan usaha. Padahal, dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Departemen Sosial, Prinsip program BPNT adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warung. KPM tidak diarahkan pada e-Warung tertentu dan e-Warung tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.

Namun hal ini tidak bisa dilakukan di Gresik akibat keputusan yang dilakukan ditingkat Tikor kecamatan yang menghilangkan unsur-unsur prinsip pelaksanaan BPNT. KPM yang di jadwal pengambilannya, tempat pengambilan yang sudah ditentukan dan bahkan ada yang menggunakan balai desa sebagai tempat penyaluran pangan. Padahal ini tidak dibenarkan oleh aturan.

Menanggapi hal ini, Sahar, penggiat anti korupsi di Kab. Gresik mengatakan bahwa penyimpangan  bantuan dari pemerintah yang terjadi di Gresik bisa memunculkan korupsi. “Ini uang rakyat, pelaksana program harus berhati-hati jangan asal-asalan. Ketika sudah mau menerima amanah sebagai pendamping program maka hendaklah melaksanakan sesuai petunjuk teknis, jangan main gampangnya saja yang bisa berdampak pada penyelewengan ( korupsi) berdampak pada ranah Tipikor” ujar Sahar.

Sahar mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kejari Gresik terkait hal ini, dan tidak menunggu lama respon positif di dapat dari Kejari yang sudah memberikan sinyal untuk melakukan pulbaket Kasus ini. Menurut Kasi intel Kejari Gresik, Bayu Probo Sutopo bahwa laporan dugaan penyelewengan BNPT  sudah direkomendasikan ke pidsus untuk melanjutkan puldata, pulbaket, dan lidik.”untuk Laporan Dinsos Gresik yang kelola BPNT, petunjuk Pimpinan untuk di tindak lanjuti ke Pidsus,” tegas Bayu, Selasa (24/3/20). (SS/Red)
Komentar Anda

Berita Terkini