-->
    |

Pemerintah Diminta Kaji Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS


Keterangan foto Kyai Ahmad Gufron

JAKARTA, dinamikajabar.com PEMERINTAH hingga saat ini masih melakukan pembahasan terkait rencana pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks organisasi Negara Islam di Iraq dan Suriah (ISIS) ke tanah air.

Ketua Relawan Jokowo atau RèJo Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kyai Ahmad Gufron, menilai, sebanyak 600 anggota WNI eks anggota ISIS itu tidak perlu di pulangkan. Alasanya, kata Gufron, karena paspor mereka sudah di bakar. Lebih lagi, paham radikalisme yang tertanam dalam benak mereka akan susah dihilangkan.

"Secara langsung maupun tidak langsung mereka sudah bukan warga negara Indonesia lagi," kata Gufron saat dihubungi Rabu 5 Januari 2020 malam.

Dijelaskannya, orang yang sudah terpapar radikalisme tidak mudah untuk diluruskan kembali. Lanjut Gufton, untuk menjadi radikal seseorang hanya butuh waktu sebentar. Namun, untuk melakukan recovery atau pemulihan butuh waktu lama karena idiologinya telah melekat dibenaknya.

"Tinjauan psikologi Islam di lingkungan masyarakat akan merasa di curigai .

Menyambung maisyah pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya," ungkap Gufron.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah mengkaji kembali rencana untuk memulangkan ratusan WNI eks anggota ISIS itu.

"Harus diperhitungkan untung dan ruginya bagi bangsa ini," pungkas Gufron.

Akan Dibahas dalam Rapat Terbatas 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meanjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan rencana pemulangan ratusan WNI eks organisasi ISIS ke Tanah Air dari berbagai faktor.

Menurut Kepala Negara, pandangan dari jajarannya diperlukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kita ini pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2020.

Namun saat ditanya wartawan bahwa ada dari mereka yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya, Presiden menjawab tidak setuju dengan rencana kepulangan mereka.

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas loh ya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," ucap Presiden. 
Komentar Anda

Berita Terkini