|

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Gelar Kongres I di Purwakarta



PURWAKARTA, dinamikajabar.com
  Kongres I Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia dengan tema kemitraan Terpercaya dengan direktorat jenderal pajak (DJP) semakin kokoh menuju Indonesia Maju di selenggarakan di Graha Vidya Convention Hall, Jatiluhur.

Ketua Umum AKP2I, Drs. H. Suherman Saleh, menggatakan bahwa big data ini merupakan alat untuk membantu direktorat Pajak meningkatkan penerimaan.

"Yang jadi masalah adalah wajib pajak merasa aman dengan apa yang dia miliki", jelasannya.

Dirinya menjelaskan bahwa dengan adanya big data, keamanan yang mereka rasakan selama ini tidak seperti aman zaman dulu.


"Maka ini akan kita adakan semacam edukasi, pendidikan dan pengetahuan agar mereka harus mulai lebih terbuka dan alhamdulillah dari tahun yang lalu teman-teman yang diimbau untuk lebih terbuka untuk membuka diri dan membayar pajak nya juga lebih baik," ujarnya.

Ini, tambah dia, tentu merupakan sumbangan dari AKP2I, sebagai konsultan pajak untuk meningkatkan penerimaan dengan mendorong kesadaran para wajib pajak untuk membayar sesuai dengan kemampuan sesuai dengan fakta dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

Mantan Kepala BPK RI, Hadi Purnomo mengungkapkan terkait dengan yang kurang optimal dalam perpajakan, menurutnya bahwa UU nya sudah ada akan tetapi pelaksanaannya kan banyak hal-hal yang perlu pendekatan-pendekatan yang baik agar bisa dilaksanakan.

"Insyaallah dengan pendekatan baik segalanya bisa tercapai," katanya, Jumat malam (14/02)

Untuk kenaikan target objek pajak untuk negara, kami sebagai orang pajak juga pasti mendoakan mudah-mudahan tercapai. Soal nanti bagaimana silahkan tanyakan kepada yang masih aktif.

Tapi kami yakin makin hari makin tau bahwa penyebabnya sudah ada obatnya yaitu UU, tingal pelaksanaannya.

Berkaitan dengan kerjasama AKP2I berkaitan dengan big data, katanya bahwa big data itu harus disadari, memahami apa hak dan kewajibannya itulah konsultan.

Semua harus sadar,  bahwa sadar itu memahami, tentu bagaimana menyadarkannya tentu disinilah adanya konsultan pajak untuk mengedukasi masyarakat.

Maka dari itu para konsultan itu sangat dipenting sekali bermitra bekerja dengan direktorat jenderal pajak.

Sementara dari direktur jenderal pajak, Suryo Utomo mengatakan bahwa terkait big data bahwa data itu sangat penting dan memang UU no 9 tahun 2017 itu sudah mulai berjalan.

"Artinya kita bisa mendapatkan data-data keuangan dari perbankan, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk yang dari luar negeri", kata Suryo.

Dan ini, lanjutnya, merupakan suatu hal yang diimpikan sudah mulai terlihat wujudnya, kami sudah mendapatkan data itu.

Pihaknya menyampaikan bahwa di akhir tahun kemarin data-data itu sudah mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.   

"Kita melakukan pendekatan-pendekatan persuasif yang baik agar wajib pajak itu mau membayar kewajibannya dengan sukarela," pungkasnya.
Komentar Anda

Berita Terkini