-->
    |

Mutasi jabatan di Awal Tahun di Pemkab Karawang




KARAWANG,dinamikajabar
Pemerintah Kabupaten Karawang melantik dan mengambil Sumpah para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan  di GOR Panatayuda selasa malam (07/01). 

Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana mengatakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dan disumpah agar bekerja dengan baik dan terus meningkatkan pelayanan publik. "Berikan yang terbaik buat pelayanan masyarakat,"terang bupati.

Menurut bupati, ASN yang diangkat sumpah dan dilantik  sebanyak 254 orang Kepala Sekolah, 18 orang Pejabat Pimpinan TInggi Pratama, 50 orang Pejabat Administrator, 128 orang Pejabat Pengawas, 1 orang Direktur Rumah Sakit Paru, 4 orang Kepala Puskesmas dan 1 orang Korwil.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang H.Asep Aang Rahmatullah menguraikan, penetapan pengangkatan beberapa PNS dalam jabatan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu ke KASN dan telah telah disetujui dengan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-27/KASN/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, juga dikonsultasikan ke Gubernur dan telah disetujui dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 820/52/BKD tanggal 07 Januari 2020 perihal Pemberhentian dan Mutasi Inspektur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang serta Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/48/BKD tanggal 07 Januari 2020 perihal Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain itu, sambungnya, khusus pengisian Sekretaris DPRD sudah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Karawang Nomor 800/10/DPRD tanggal 03 Januari 2020. Sedangkan untuk rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani Urusan Pengadministrasi Kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota, walaupun sudah mendapat rekomendasi KASN juga harus ditetapkan terlebih dahulu pemberhentiannya oleh Menteri Dalam Negeri sebelum dilantik dijabatan yang baru, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015.

Kata Kepala BKPSDM, setelah pelantikan ini, masih terdapat jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong dan direncanakan pengisiannya dilakukan melalui seleksi terbuka (open bidding), namun berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

Sebab, lanjutnya, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Menurut Kepala BKPSDM, dalam periode ketentuan tersebut, terdapat tambahan prosedur pengisian jabatan yang harus dilalui selain meminta rekomendasi ke KASN (untuk seleksi terbuka JPT Pratama) juga meminta rekomendari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur termasuk ijin pelantikannya. 

Namun demikian, tambahnya,tahapan seleksi terbuka tidak ada perubahan sesuai dengan ketentuan, hanya penambahan rekomendasi di proses awal dan ijin pelantikan setelah seleksi terbuka dilakukan.(Bob
Komentar Anda

Berita Terkini