|

Addendum Proyek Puskesmas Tabrak Perpres No.16 Tahun 2018. Jaksa Harus Segera Ambil Langkah



KARAWANG,dinamikajabar.com
Proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karawang Kota yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, karena banyak pihak memprediksi bakal mangkrak. Benar saja, sampai habis masa kontrak tanggal 20 Desember 2019, tidak dapat di tuntaskan.kamis 23/01/20.

Sehingga akhirnya terjadi addendum atau perpanjangan masa kontrak selama 50 hari. Hal ini mendapat respon keras dari pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, merasa geram dengan adanya addendum proyek tersebut, ia mengatakan. "Addendum kan istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.",

"Yang namanya addendum itu tidak sembarangan di lakukan. Coba baca tuh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam pasal 55, boleh suatu pekerjaan di lakukan addendum, karena adanya kahar.ucap Askun

"Pada beberapa poin pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan tegas di sebutkan, Pasal 55, 1.Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan, 2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak, 3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran. 4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

"Apa itu Kahar? Kahar itu adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat di hindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat di laksanakan atau tidak dapat di laksanakan sebagaimana mestinya.",

"Nah ini kan tidak ada kahar atau force majeure, kok tiba - tiba di addendum. Jelas ini sudah menabrak Perpres Nomor 16 Tahun 2018.kata Asep Agustian Alus Askun

"Saya tidak habis pikir dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, berani - beraninya mengaddendumkan? Ini Dinkesnya tidak mengerti regulasi atau memang ada unsur kesengajaan walau pun mengerti isi Perpres Nomor 16 Tahun 2018.",

"Saya harap Kejari Karawang tidak perlu menunggu adanya aduan dalam Laporam Informasi (LI) dari masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Jangan terkesan Kejari Karawang bekerja menunggu aduan masyarakat. Adanya informasi - informasi dari pemberitaan media massa, dan dapat di pertanggung jawabkan informasinya, segera tindak lanjuti.

"Jadi, tidak ada kata lain, saya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk segera memproses masalah ini.Harap Askun

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini