-->
    |

12 Serikat Pekerja Gugat Gubernur Jabar



BANDUNG, dinamikajabar.com 
Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, bersama 12 (dua belas) Federasi Serikat Pekerja lainnya di Jawa Barat resmi mendaftarkan GUGATAN PEMBATALAN HURUD D DIKTUM KETUJUH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negari Bandung Jawa Barat. Bandung,16 January 2020.

Ditemui di kantor PD FSP KEP SPSI Prov. Jabar Jalan Lodaya 40A Bandung, Agus Koswara ketua PD SP KEP SPSI Jabar , menyampaikan 12 ( dua belas ) Serikat Pekerja yang bersama bersama menggugat adalah :  Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI), 

Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Proc. Jabar, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat,  Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, 

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPD SBSI) Provinsi Jawa Barat,  Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat,  Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (DPW GOBSI) Provinsi Jawa Barat,  Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Provinsi Jawa Barat,  Konfederasi Serikat Nasional (DPW KSN) Provinsi Jawa Barat,  Pengurus Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesi (KORWIL KASBI) Wilayah Provinsi Jawa Barat,  

Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengurus  Daerah Gabungan Serikat Pekerja Merdeka (DEPENDA GASPERMINDO) Provinsi Jawa Barat.

“ Upaya hukum ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap pekerja yang ada di Jawa barat.”. 

“Diktum ketujuh point D itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada,di dalamnya mensiratkan bahwa seluruh pengusaha di jawa barat ini  dihalalkan membayar upah di bawah UMK ( Upah Minimum Kabupaten ), sementara UMK itu ditetapkan berdasarkan perhitungan komponen hidup layak, jadi upah di bawah UMK samadengan  Upah di bawah standar hidup layak ” tutur Agus lebih lanjut.

Agus Koswara menjelaskan bahwa Serikat Pekerja tidak menginginkan Gubernur Jawa Barat mengajak Disnakerprov dan semua pihak yang terkait berjamaah masuk penjara, karena pembayaran upah di bawah UMK itu adalah pidana.

Jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai dengan UMK nya, silahkan melakukan proses penangguhan seperti yang sudah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang sudah ada. Ungkapnya

Menutup pembicaraannya Agus berharap seluruh pengambil keputusan di negri ini tidak melupakan sumpahnya ketika dilantik menjadi pejabat negara. Khusus untuk Jawa barat  

Agus berharap "Kang Emil dapat lebih tepat dalam mengejawantahkan  BURUH JUARA yang menjadi salah satu Visi dan Misi kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat".
Komentar Anda

Berita Terkini