-->
    |

Komnas Perlindungan Anak : LAMPUNG TENGAH DARURAT PELANGGARAN HAK ANAK (Dibutuhkan Gerakan Perlindungan anak berbasis Kampung atau Desa)


Arist Merdeka Sirait Ketua Umum         Komnas Perlindungan Anak

JAKARTA,dinamikajabar.com
Komnas Anak : Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia menilai bahwa  catatan akhir tahun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah  tahun 2019 menunjukkan bahwa  diakhir tahun 2019 ini Lampung Tengah berada para posisi darurat kekerasan terhadap anak.

Kasus pelanggaran yang mendominasi di Lampung Tengah adalah kasus kejahatan seksual,  selebihnya kasus pelanggaran hak anak seperti perdagangan anak (child trafficking) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, eksploitasi ekonomi (dipekerjakan sebagai alternatif ekonomi keluarga-red), penelantaran, penganiayaan dan pencurian, selebihnya kasus  narkoba,  bullying dan kasus anak berhadapan dengan hukum.

Arist menambahkan sekalipun ada penurunan pada jumlah kasus yakni ditahun 2018 dilaporkan  107 kasus menurun  di akhir 2019 menjadi 99 kasus ( menurun 8 kasus-red) namun modus operandi dan tingkat usia pelaku dan korban semakin muda usia dan peristiwanya diluar dugaan akal sehat manusia.

Orang terdekat anak yang seharusnya menjadi garda terdepan melindingi anak, judtru menjadi predator atau monster yang menakutkan. Dengan demikian, untuk menyelamatkan dan kepentingan terbaik anak,  tidaklah berlebihan jika KOMNAS Perlindungan Anak  mendorong dan mengajak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera mendeklarasikan bahwa  Lampung Tengah berada pada posisi DARURAT PELANGGARAN HAKANAK, sehingga masyarakat Lampung Tengah menyadari betapa pentingnya  anak harus dilindungi.

Untuk aksi ini, pemerintah mesti mengajak semua komponen masyarakat mulai dari masyarakat di tingkat lingkungan rumah, lingkungan sosial anak dan  ditengah-tengah lingkungan sosial desa dan sekolah untuk bergerak dan partisipasi membangun gerakan perlindungan anak berbasis rumah, sekolah,  desa dan atau kampung. Tokoh-tokoh masyarakat adat, alim ulama, pegiat perlindungan anak,  media dan stakeholders perlindungan anak harus dilibatkan.

Disamping itu, agar gerakan perlindungan Anak berbasis masyarakat dan atau kampung itu berjalan massif, terukur dan berkesinambungan maka atas dukungan Bupati dan anggota dewan,  para Kepala Desa didorong untuk mengeluarkan Peraturan Desa (PERDES) tentang penguatan gerakan perlindungan anak yang diitegrasikan dengan program pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat rentan yakni anak, perempuan dan lanjut usia,   demikian Arist menambahkan.

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini