|

IWAPA Pasar Jumaah Berharap Keberpihakan Komisi II



PURWAKARTA, dinamikajabar.com
Arogansi Bupati Anne, menghempas pedagang eksisting dari lapaknya dan merubah PERUNTUKAN Pasar GS tanpa kajian komprehensif dan  tanpa persetujuan Dewan.

"KMP meminta Bupati tunjukan kajian komprehensif dan persetujuan Dewan. Arogansi ini harus diakhiri, dan luruskan kebijakan. Lakukan tupoksi Bupati sebagaimana amanat Undang-undang," hali ini di sampaikan oleh ketua KMP Purwakarta H. Zaenal Abidin  

Lanjut , dia mengatakan Dewan harus segera hadir dan tampil, lakukan perlindungan terhadap warga pasar.

"Dewan harus melindungi hak-hak warga pasar, itu semua sudah kewajiban mereka untuk membelanya,"ucapnya 


Dan menurut Ketua Komisi II Alaekasalam saat dikonfirmasi lewat telephon seluler, Ia menyampaikan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu ini tidak bisa di satukan dengan pusat pembelanjaan, karena ini sudah peraturan dari kemenpan.

"Ini sudah peraturan dari Kemenpan, Pusat Pelayanan Terpadu tidak bisa di satuakan dengan Pusat Pembelanjaan,"katanya

Dari hasil audensi kemarin hari jum'at (30/11), lanjutnya, belum ada titik temu, jadi pemerintah daerah tetep pada pendiriannya bahwa pusat pelayanan terpadu dengan pusat pembelanjaan tidak bisa di satukan

"Solusinya masalah ini Pemda akan menyediakan opsi dengan di perbaikinya GS, dan akan di bikin jembatan penyebrangan, hal ini akan menimbulkan banyak orang dan itu akan berefek pada perniagaan juga kerena jaraknya deket," ucap Alaekasalam 


Sementara, Sekjen IWAPA Purwakarta, Yudi mengatakan Kembali ke komitmen awal, bahwa rencana pembangunan Pasar Jum'at blok C ini yang akan digunakan sebagai Mall Pelayanan publik adalah lantai 2, dan lantai dasar tetap akan digunakan oleh para pedagang sebagaimana yang telah berjalan di kabupaten lain salah satunya kota Bogor.

"Itu semua janji Pemerintah Daerah kepada para pedagang di beberapa pertemuan. Dan kami tetap akan menagih janji itu dan akan selalu kami perjuangkan dengan segala cara," katanya

Soal peraturan Kemenpan, lanjut, Yudi, kenapa tidak dikaji dan dibicarakan sebelumnya?... Jangan sampai karena kesalahan atau ketidak profesioanalan Pemda untuk pembangunan ini, para pedagang jadi korban.

Lanjutnya, Solusi yang ditawarkan pemerintah daerah pada audiensi kemaren, semuanya tidak ada yang menguntungkan para pedagang. Kenapa tidak mencoba solusi lain seperti upaya pelebaran space lantai 2, kalo memang yang jadi masalahnya space untuk pelayanan kurang. Atau kenapa bukan gedung lantai 2 blok AB yang lahannya lebih luas (GS) saja yang dipakai?

"Kami sangat mengharapkan adanya keberpihakan komisi II dalam masalah ini, sesuai dengan tupoksinya," kata Yudi (Red/Tesyar)
Komentar Anda

Berita Terkini