|

Praktisi Hukum : Melaporkan TP4D Ke Kejagung RI Jangan Seperti Membuat Naskah Cerita Sinetron




KARAWANG,dinamikajabar.com
Polemik gagalnya kontrak proyek gedung Maternitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang beberapa waktu lalu, jadi melebar dengan sampai adanya laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Rabu 13/11

Sebelumnya sempat heboh dengan adanya pemberitaan Jaksa nakal yang tergabung dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melakukan intervensi di balik gagalnya kontrak proyek gedung untuk ibu melahirkan RSUD Karawang, sehingga anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat dalam bentuk hibah sebesar Rp 18 miliar tidak dapat di serap pada Tahun Anggaran 2019, dan harus di kembalikan lagi ke Kas Daerah Pemprov Jabar.

Setelah sebelumnya terkait laporan LSM tersebut mendapat reaksi dari Laskar Merah Putih (LMP) Karawang, kali ini di respon oleh praktisi hukum senior, H. Asep Agustian, SH. MH,

"Pelaporan itu salah besar, ngapain ngelaporin TP4D, apa korelasinya masalah gagal kontrak dengan TP4D? Kalau benar memang ada intervensi dari TP4D, seharusnya penyedia jasa atau kontraktornya pemenang lelangnya yang membuat laporan. Sebaiknya sebelum lapor melapor, pahami dulu substansi masalahnya.ujar Askun

"Walau pun memang urusan lapor melapor itu menjadi hak seorang warga Negara, tapi harus jelas dulu substansi yang di laporkannya, dan lengkapi dulu alat - alat buktinya. Kalau dasarnya hanya sebatas katanya dan yang bersumber dari opini, itu sih bukan materi hukum, tapi materi Cerita Pendek (Cerpen), Komik atau Naskah Sinetron.",

"Hukum adalah perbuatan, bukan alat untuk menakut - nakuti orang, dasarnya bukan dari opini yang bersumber dari media atau klipingan koran, dan bukan berdasarkan katanya.",

"Apa lagi hasil investigasi dari sumber yang tidak jelas, ada pengakuan off the record lah. Lah kalau pengakuan off the record, berarti yang mengakuinya itu minta di sembunyikan dong? Lalu bagaimana untuk membuktikannya, kalau yang mengakuinya saja minta di sembunyikan? Jelasnya

"Ayo sekarang saya tantang, buka tuh pengakuan off the recordnya! Munculkan orangnya, sekalian saya ingin tahu, apa yang di ketahuinya dan kalau benar orang tersebut yang menjadi sumber soal adanya Jaksa nakal melakukan intervensi, sekalian mau saya tantang pembuktian.

"Dan untuk soal laporan ke Kejagung RI, lebih bagus tuh kalau di proses. Sekalian lakukan konfrontir, dengan menghadirkan pihak Kejari Karawang, pihak RSUD Karawang, penyedia jasa, saksi pelapor (Yang Melaporkan) dan pihak yang katanya melakukan pengakuan off the record soal TP4D intervensi.",

Lalu ketika di singgung soal bagaimana langkah PT. Global TJ yang sebelumnya melakukan klarifikasi serta sanggahan atas pencatutan nama di aula kantor Kejari Karawang, yang katanya mau melakukan upaya hukum, dan di pertanyakan peran pengacara dari PT. Global TJ yang pada saat itu di tunjuk secara lisan. Pengacara senior Karawang menjawab.

"Kok bawa bawa PH? Harus di pahami ya! Namanya PH itu bekerja untuk melaporkan kalau ada permintaan clien. Kalau tidak ada, masa PH melaporkan atas inisiatif sendiri? Ngaco saja!", Ketusnya.

"Jadi, sebelum lapor melapor. Selain harus memahami substansi, dan harus mengerti dulu apa itu fungsi TP4D dan di titik mana TP4D mulai bekerja. Namanya TP4D mulai menjalankan fungsinya, setelah ada teken kontrak, bukan sebelumnya.",

"Logikanya, bagaimana TP4D bisa intervensi, kontraknya saja gagal. Jadi, belum ada tuh peran TP4D dalam persoalan gagal kontrak setelah lelang proyek gedung Maternitas RSUD Karawang.", Pungkasnya.

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini