|

Ada apa ??? Anggota DPRD Karawang ngotot minta Pokir Rp 5 milyar


KARAWANG, dinamikajabar.com
Saya mendengar kabar terbaru, di saat kondisi menghadapi TA 2020 yang defisit begini. Terdengar kabar, kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang maksa minta Pokok Pikiran (Pokir) atau Aspirasi dengan nilai yang tinggi Rp 5 Milyar, Ujar Pengacara Kondang Asep Agustian SH.MH.Sabtu 02/11/2019.

"Bo ya kalau kondisi seperti ini, harusnya anggota Dewan mengerti, kalau pun memang di ploting kecil, terima saja dulu. Ya memang kondisinya sedang seperti ini.", Tegasnya!

"Toh yang namanya Pokir realisasinya untuk kepentingan masyarakat juga kan, dan bentuknya dalam pembangunan? Kalau pun seperti itu, Pemkab Karawang di TA 2020 tetap ada realisasi pembangunan.

"Jadi, kalau Dewan sampai maksa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) minta dengan nilai tinggi soal Pokir ini. Saya malah curiga, ada apa? Kalau pun soal tanggung jawab mereka dalam menyampaikan aspirasi, ya jangan maksa dong. Jadi sebenarnya, ini untuk kepentingan siapa? Kalau kepentingan masyarakat, saya tanya. Masyarakat yang mana?",

Lebih jauh, Askun mengingatkan. "Jadi sudah lah, Dewan Karawang ini jangan ribut soal nominal Pokir, berapa pun yang di anggarkan, terima saja dulu. Belajar lah dari kejadian yang sudah pernah terjadi. Contohnya, ada beberapa mantan anggota Dewan yang harus berurusan dengan hukum gara - gara Pokir.",

"Misalnya seperti kasus mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu saudara Jejen Afandi. Di mana sebelumnya yang bersangkutan, pernah terjerat kasus fee proyek Pokir dengan salah satu pemborong.

"Merasa tidak puas atas kasusnya itu, pada 2016 lalu sempat menghangat kembali. Jejen kembali melakukan upaya hukum, dengan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, agar memproses juga pemborong selaku pemberi suap kepada dirinya.",

"Tapi mana endingnya? Kok malah beredar kabar, kalau Jejen dengan pemberi suap malah berdamai. Lalu buat apa dulu ramai - ramai melakukan desakan ke Kejari Karawang, dengan mengerahkan massa segala, dan di blow up ke media. Jika endingnya harus berdamai. Emang ini perkara delik aduan, kok ada damai segala.

,"Saya berharap, Kejari ada bagian Tipikornya Polres Karawang ada bagian Tipikornya, awasi tuh Aspirasi Dewan,(Pokir) diduga mereka jual Proyek Aspirasi pada para pemborong, 7- 10 Persen dari Nilai Proyek, dan diduga oknum anggota DPRD kabupaten Karawang sudah banyak yang kasbon duluan pada para pemborong, di bayarnya, dikasih Proyek pekerjaan Aspirasi.

Salah seorang pemborong, Wn saya pernah kasih uang untuk proyek Aspira Dewan untuk 4 titik jaling ( jalan lingkungan), uang sudah di kasihkan ke oknum anggota DPRD Karawang, eh Proyeknya hanya di kasih 2 titik, sisanya di kasihkan pemborong Lain, ujar Wn

Masih di tempat yang sama, pemerhati politik lainnya, Andri Kurniawan mengatakan.

"Pokok Pikiran (Pokir) itu di atur dalam berbagai regulasi di Republik ini. Dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (96).",

"Hal ini di pertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu  butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan butir (k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.", Jelasnya.

"Regulasi lain yang mengatur Pokir termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tetapkan.", Ungkapnya.

"Agar dapat di implementasikan dalam APBD, maka Pokir harus di kaji sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang di peroleh dari dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pokir juga harus di selaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).",

"Hal terpenting lain yang harus di perhatikan adalah Pokir harus di sampaikan ke Pemerintah Daerah, jauh sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Terakhir, untuk menjamin ketersediaan anggaran, maka dalam Dokumen RPJMD perlu di alokasikan proyeksi anggaran Pokir untuk jangka waktu 5 tahunan, di luar alokasi anggaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.",

"Simplenya, dari regulasi yang ada. Tidak ada tuh poin pasal mana pun yang menjelaskan soal ukuran nilai Pokir DPRD. Hemat saya, kalau memang kondisi keuangan Pemkab Karawang dalam bentuk APBD II 2020 mendatang sedang defisit. Ya tidak perlu memaksakan untuk mengakomodir Pokir, di paksakan juga kalau uangnya tidak ada, mau pakai apa?", Pungkasnya.

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini