|

Kejagung Tanggapi Laporan KMP terkait SPPD Fiktif




PURWAKARTA,dinamikajabar.com
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengusut tuntas dugaan korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif di DPRD Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Laporan dari Komunitas masyarakat Purwakarta (KMP) dapat tanggapan. dan segera di tindak lanjuti.

"Intinya dari surat yang saya sampaikan, Kejagung sudah memerintahkan, Kejari Purwakarta melalui Kejati Jawa Barat, untuk menangani kasus tersebut," ujar Ketua KMP Zainal Abidin, di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (16/10/2019). 

Dia menambahkan, aspirasi KMP supaya Kejagung mengusut tuntas kasus tersebut ditanggapi 

"Pelaporan KMP ditanggapi Jampidsus.
Kejati sudah diperintahkan menangani," jelas Zainal. 

Menurutnya, penanganan kasus itu mengalami kemajuan. Dia berharap Kejaksaan juga memperhatikan fakta-fakta persidangan kasus itu sebelumnya.

"Karena diduga korupsi itu dilakukan bersama-sama, sebagaimana fakta persidangan sebelumnya, harus ada sesi sidang tersendiri," jelas Zainal.

Dia menambahkan, saat ini anggota DPRD yang diduga terlibat kasus itu belum tersentuh hukum. Adapun yang menjadi terpidana dalam perkara tipikor tersebut hanya HUS selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Serta MR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

"Saat ini hanya mereka yang jadi terpidana. Kami meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tersebut," ujarnya. 

Menurut Zainal, terdakwa HUS di dalam persidangan mengungkapkan anggota  DPRD menerima bagian 
uang dari setiap SPPD fiktif tersebut. Dalam jumlah yang bervariasi.

"Menurut pemahaman kami kasus SPPD dan Bimtek Fiktif yang merugikan keuangan Negara ini 
tidak akan terjadi bilamana tidak dilakukan secara bersama-sama mulai dari yang mempunyai ide, pengatur skenario, penandatangan pengajuan, hingga eksekutor pengeluaran dana 
tersebut," pungkasnya. 

Red
Komentar Anda

Berita Terkini