|

Pernyataan Ketua DPD II Partai Golkar karawang tidak mendasar




KARAWANG,dinamikajabar.com
Perseteruan Ketua DPD Golkar Karawang, Sukur Mulyono, dengan sejumlah pemimpin kecamatan (PK) tampaknya masih belum anti-klimaks.Rabu 02/10.

Berpijak PO bernomor PO-13/DPP/Golkar/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Mulyono melayangkan panggilan ke beberapa PK untuk dimintai klarifikasi usai mendapat ‘surat sakti’ dari DPD Golkar Jawa Barat.

Terkait pernyatan ketua DPD Partai golkar karawang di salah satu media online yang menyebut 7 (tujuh) PK Golkar Pembuat Mosi tidak Percaya Pada dirinya tidak legitimate atau tidak syah, di bantah oleh ketua PK golkar kecamatan talagasari ono suryono dirinya secara syah masih menjabat ketua PK golkar,dan hingga saat ini saya mengangap pemberitahuan oleh ketua DPD Golkar karawang Tidak Syah karena kesewenang wenangan dan tidak menggunakan mekanisme yang di atur AD/ART dan peraturan Organisasi partai Golkar yang berlaku saat ini ono pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menempuh upaya mencari keadilan ke makamah partai Golkar sebagaimana yang di atur oleh UU Parpol dan Konsitusi Partai golkar, ujurnya. 

Ketua PK Kutawaluya, Ade Mantri, mengatakan, dirinya siap memberikan klarifikasi atau hak jawab bila dipanggil DPD Golkar Karawang. Namun, ia mempertanyakan keabsahan PO yang dijadikan pijakan DPD Golkar Karawang dan ‘surat sakti’ dari DPD Jawa Barat.

“PO yang digunakan sudah kadaluarsa dan surat DPD Golkar Jabar diduga aspal,” kata Ade Mantri kepada media, Rabu (2/10/2019).

Ia menjelaskan, PO bernomor PO-13/DPP/Golkar/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi sudah dicabut oleh DPP dan digantikan dengan PO bernomor 15/DPP/Golkar/2017. Selain itu, ia juga mendapat informasi bila pihak DPD Golkar Jawa Barat tidak mengeluarkan surat seperti surat yang diklaim Mulyono.

“Namun info itu akan saya cek lebih lanjut,” ucapnya.

Pasalnya, lanjutnya, bila surat itu memang sudah dikeluarkan oleh DPD Jawa Barat, maka biasanya dirinya dan sejumlah PK yang melayangkan somasi akan menerima salinan suratnya.

“Pada kasus Sri Rahayu ketika diganti pun, kami menerima surat salinannya,” ungkapnya.

Ade Mantri pun mempersoalkan statemen Mulyono yang berkoar-koar soal adanya dugaan sejumlah uang yang mengalir ke beberapa PK.

“Apa dia lupa ketika ingin mengganti Sri Rahayu memberikan sejumlah uang kepada PK sebesar Rp50 juta,” pungkasnya.

Oc
Komentar Anda

Berita Terkini