|

Andri Kurniawan, Claim PT. Atlasindo Utama Buktikan Dengan Bukti Otentik



KARAWANG, dinamikajabar.com
Setelah sebelumnya surat tanda tangan 4 Kepala Desa di tolak oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, karena di anggap sepihak. 

Karena surat tersebut mengatas namakan warga lingkungan desa masing - masing Kepala Desa sebagai dasar persetujuan membuka kembali operasional PT. Atlasindo Utama dengan alasan perusahaan tersebut merupakan mata pencaharian warga lingkungan.

Walau begitu, PT. Atlasindo Utama tidak lantas menyerah. Upaya untuk mendapatkan persetujuan warga lingkungan terus di lakukan, dan kali ini perusahaan yang bergerak di bidang usaha batu andesit tersebut mengclaim sudah mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari warga lingkungan terdampak dari 4 Desa. Bahkan pihaknya sudah siap menggelar rapat teknis dengan semua pihak.

Menyikapi hal ini, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan mengatakan. "Apa yang menjadi claim PT. Atlasindo Utama, bahwasanya mereka sudah memiliki tanda tangan persetujuan warga 4 Desa, jangan hanya claim lisan saja, atau hanya tanda tangan ke 4 Kepala Desa, seperti halnya dulu. Tapi harus benar - benar dapat di buktikan dengan bukti otentik.

"Untuk itu, saya menunggu pembuktian claim PT. Atlasindo Utama nanti dalam rapat teknis yang kabarnya akan di gelar hari Senin 9 September 2019 mendatang? Jangan sampai seperti yang sudah terjadi, hanya tanda tangan ke 4 Kepala Desa saja, tapi di claim sebagai dukungan warga,"ucapnya

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan NK, SE. MM mengatakan, "Jika PT. Atlasindo Utama mau kembali beroperasi, ada beberapa tahap proses yang harus di tempuh terlebih dahulu, sebagai tahap awal adalah persetujuan warga lingkungan terdampak dari 4 desa itu," katanya

Lanjutnya, DLHK Karawang bukan meminta persetujuan Kepala Desa. Tetapi tanda tangan persetujuan masyarakat yang di ketahui langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Jadi, perlu di pertegas kembali! Yang DLHK minta tanda tangan masyarakat, bukan Kepala Desanya.

Sementara, Wawan menyampaikan kepada 4 Kepala Desa. DLHK menyimpulkan, jika memang masyarakat setuju PT. Atlasindo Utama beroperasi kembali, DLHK meminta data lengkap warga sesuai dengan nama dan alamatnya.

Lebih jelasnya lagi, Wawan menyampaikan, PT. Atlasindo Utama harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan sosialnya dengan masyarakat, seperti CSR, dana kompensasi dan yang lainnya. (Red)
Komentar Anda

Berita Terkini