|

Polemik Jabatan Kasubag RT Setwan, Sekda Disarankan Baca PP 13 Tahun 2002




KARAWANG, dinamikajabar.com
Polemik penempatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga (RT) yang di anggap mengabaikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), karena pejabat baru yang mengisi jabatan tersebut secara kepangkatan masih di bawah stafnya. Sehingga menimbulkan dugaan - dugaan tertentu.

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan kembali berpendapat, pasca adanya statement Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Karawang, yang mengatakan akan mengevaluasi hasil mutasi dan rotasi Eselon III dan IV, dan mengatakn tidak akan segan - segan untuk mencopot pejabat yang tidak sesuai kepangkatannya. Andri mengatakan "Sesungguhnya tidak perlu pak Sekda berstatement demikian, saya teliti satu persatu hasil mutasi dan rotasi Bulan Juli kemarin tidak ada yang menabrak aturan kok. Ada pun soal penempatan Kasubag RT Setwan, rujukan dan landasannya jelas kok, di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).ujar Andri Kurniawan

"Norma, standar, dan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan dalam jabatan struktural telah ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan ASN adalah kebijakan pemerintah yang merupakan pola acuan terhadap pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural dan pembinaan karier bagi ASN Pusat maupun ASN Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.",

"Dalam jabatan struktural dikenal ada istilah Eselon, yaitu tingkatan jabatan struktural, yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, dan wewenang.",

"Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pengangkatan ASN Dalam Jabatan Struktural, Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka  memimpin suatu satuan organisasi negara. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengatur persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah, berstatus Pegawai Negeri Sipil, serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Pertama, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, kedua semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, ketiga memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan ke empat sehat jasmani dan rohani.",

"Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Karena kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori analisis maupun metodologi pelaksanaaan tugas dalam jabatannya. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Penilaian prestasi kerja (DP3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan langsunggnya terhadap pelaksanaan pekerjaan ASN yang bersangkutan dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi. Dalam DP3 memuat unsur - unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Apabila setiap unsur yang dinilai sekurang - kurangnya bernilai baik  dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka pegawai yang bersangkutan telah memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan diangkat dalam jabatan struktural. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh ASN berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.kata Andri

"Nah untuk persoalan penempatan saudara Ivan Murbantaka pada jabatan Kasubag RT Setwan yang masih bergolongan III/b. Sudah tidak perlu dievaluasi, apa lagi sampai menggeser ke posisi jabatan lainnya, karena rujukan dan landasan regulasinya jelas. Dengan ditempatkannya yang bersangkutan pada jabatan tersebut, artinya pimpinan mempertimbangkan aspek kompetensi berdasarkan kebutuhan.pungkasnya

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini