-->
    |

Askun, PDAM Tirtatarum Bayar Satu Tahun Kok Bapeda Senang



KARAWANG, dinamikajabar.com
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtatarum Karawang yang sempat menjadi pembahasan publik di media massa dan Media Sosial (Medsos) akhir - akhir ini memang mendapat perhatian khusus dari masyarakat,

Asep Agustian (Askun) Pemerhati Pemerintah Kabupten karawang, Askun panggilan akrab Asep Agustian seorang pengacara kondang di Karawang, meminta pada Bapeda jangan pilih kasih jangan karena PDAM Tirtatarum milik BUMN, bayar PBB tidak di tagih juga tunggakannya.

Asep menyayangkan seharusnya Bapeda tidak membiarkan Perusahaan Plat merah seenaknya Dewek, tunggakan pajaknya kan ratusan juta rupiah.ucap Askun

,"Bapeda jangan memberikan Contoh yang buruk sama masyarakat Karawang, sementara masyarakat di himbau untuk bayar pajak tepat waktu."

,"Ini perlu di jelaskan pada masyarakat Kabupaten Karawang, ada apa ? Tanya Askun.

PDAM Tirtatarum tunggakannya selama 5 Tahun sangat signifikan. Bagaimana tidak signifikan, dalam kurun waktu 5 Tahun, yakni Tahun 1996 Rp 11.782.079 di tambah denda dan bunga 48% menjadi Rp 17.437.476.92, Tahun 1997 Rp 11.782.079 di tambah denda dan bunga 48% menjadi Rp 17.437.476.92, Tahun 1998 Rp 9.249.679 di tambah denda dan bunga 48% menjadi Rp 13.689.524.92, Tahun 2007 Rp 62.299.356 di tambah denda dan bunga menjadi Rp 92.203.046.88, dan 2017 Rp 205.828.762 di tambah denda 36% menjadi 279.927.116.32. Jadi, total tunggakan PBB PDAM Tirtatarum selama 5 Tahun mencapai Rp 420.694.642, Fantastis kata Askun

“Sementara yang di bayar oleh petinggi PDAM, yaitu Direktur Utama (Dirut) ke Kepala Bapenda, Kepala DPKAD, salah satu petinggi BJB dan Kabag Ekonomi sebagai perwakilan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtatarum Karawang, itu hanya pajak Tahun 2019 saja, senilai Rp 233.896.320.00,”.

“Kan yang selama ini di persoalkan masyarakat, terkait tunggakan pajak yang 5 Tahun,"

“Keberadaan PDAM sebagai perusahaan plat merah yang selama ini selalu di suapi dengan penyertaan modal oleh Pemkab Karawang, seharusnya selain melaksanakan kewajiban dalam membayar PBB, harus dapat juga memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal dari laba. minimal PBB tidak nunggak.”,

“Jadi, saya sarankan. Petinggi PDAM jangan terlalu banyak pencitraan,Ini kok Bapenda terlihat lemah menghadapi PDAM. Padahal potensi PBB kecil saja terus di gali, bahkan sampai menerjunkan mobil keliling PBB. Harusnya Bapenda lebih tegas pada PDAM sebagai perusahaan plat merah yang setiap Tahunnya mendapat penyertaan modal. Oleh sebab itu, saya juga menekankan kepada DPRD Karawang, khsusunya Komisi II di periode kemarin yang selalu ACC penyertaan modal, agar dapat menggebrak PDAM. Ingat, ini persoalan kewajiban.tegas Askun

Dadang Aripudin


Komentar Anda

Berita Terkini