|

Aneh! Hutang Pajak PBB PDAM 400 Jutaan, Dibayar 200 Jutaan Kok Dianggap Lunas?




KARAWANG,dinamikajabar.com
Setelah sebelumnya ramai pemberitaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtatarum menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 420.694.642, selama 5 tahun. Seb LPagaimana yang di utarakan Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kabid mengatakan, saat ini PDAM Tirtatarum tercacat memiliki tunggakan PBB sekitar 5 tahun, terhitung dari tahun 1996, tahun 1997, tahun 1998, tahun 2007 dan tahun 2017 lalu.Sabtu 17/08/2019.

Hingga akhirnya PDAM Tirtatarum, pada 16 Agustus 2019 lalu membayar PBB sebesar Rp.233.000.000. Dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtatarum mengatakan, bahwa PDAM sudah melunasi kewajibannya, dan di anggap sebagai kado HUT RI.

Bidang Polhukam LMP Marcab Karawang, Andri Kurniawan menganggap aneh statement Dirut PDAM. "Bagaimana tidak aneh dan janggal, Kabid PBB dan BPHTB Bapenda ke media massa mengarakan hutang PBB PDAM sebesar Rp. 420.694.642, selama 5 tahun. Tapi yang di bayar dan di anggap lunas oleh Dirut PDAM sebesar Rp.233.000.000.ujar Andri Kurniawan

"Ini yang jadi pertanyaan, itu di anggap lunas dalam arti PBB Tahun berapa, atau PDAM mendapat keringanan pajak? Bapenda jangan bungkam dong! Ini persoalan pendapatan daerah, yang seharusnya rakyat tahu. Karena saat ini, anak ingusan saja tahu, kalau Karawang sedang menghadapi defisit anggaran.

"Jika nominal yang di bayarkan hanya untuk Tahun tertentu, misalnya Tahun 2019, jangan di bilang sudah lunas dong! Dan kalau itu di anggap lunas karena mendapat keringanan pajak, sungguh sangat keterlaluan! Di saat Pemerintah sedang menghadapi defisit, kok untuk perusahaan berplat merah malah mendapat keringanan pajak. Harusnya malu dong, setiap Tahun di manja dengan penyertaan modal, untuk urusan PBB saja masih mendapat keringanan pajak.kata Andri

"Benar apa yang di katakan oleh pak Asep Agustian. Seharusnya perusahaan plat merah bisa memberi contoh yang baik, dengan taat pajak. Bukan malah sebaliknya! Jika perusahaan plat merah saja seperti ini, bisa di contoh oleh perusahaan - perusahaan swasta, atau oleh masyarakat umum lainnya.

"Berhubung tidak ada penjelasan spesifik dari Bapenda. Maka LMP Marcab Karawang akan segera melayangkan surat kepada Bapenda untuk meminta audiensi atau hearing, mempertanyakan hal ini. Jika kecurigaan publik benar, itu hanya pembayaran pajak untuk Tahun tertentu saja, atau mendapat keringanan pajak. Maka LMP Marcab Karawang tidak akan mentolerir masalah ini.pungkasnya

Dadang Aripudin
Komentar Anda

Berita Terkini