|

Dirut PT. Pupuk Indonesia Mengapresiasi Kerjasama Distributor dan Kios Resmi Sebagai Garda Terdepan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PURWAKARTA, dinamikajabar.com 24 Distributor dan 476 Kios yang dibawah koordinasi anak perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia, yakni PT. Pupuk Kujang dan PT. Pertrokimia, yang berada di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang dan Bandung.

Distributor pupuk bersubsidi diwilayah Jawa Barat tersebut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan para pemilik kios, guna memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

Penandatanganan SPJB disaksikan langsung oleh Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, di Hotel Harper Purwakarta, Rabu (27/2).

Dirut Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, kepada awak media menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia dengan didukung oleh anggota holdingnya, berusaha menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 47/SR.310/11/2018.

"Kami menjamin ketersediaan di Pupuk daerah-daerah sesuai dengan alokasi dan prinsip 6 tepat, yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, tepat jenis dan tepat jumlah," kata Aas.

Aas memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Distributor dan Kios Resmi sebagai garda terdepan dalam penyaluran pupuk bersubsidi atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.

"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK" kata jelas Aas seraya mengatakan bahwa hal ini penting agar pupuk bersubsidi tidak diselewengkan ke sektor lain dan diterima oleh mereka yang tidak berhak.

Tercatat, sepanjang tahun 2018 Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi dengan total 9,34 juta ton hingga ke pelosok Nusantara. Berbagai upaya Pupuk Indonesia lakukan sehingga pupuk dapat diterima oleh petani dan penyalurannya dapat berjalan dengan optimal. 

Dalam penugasannya, Pupuk Indonesia sendiri menetapkan stok sebesar dua kali lipat dari ketentuan tersebut atau mencukupi kebutuhan pupuk sebulan ke depan, stok tersebut melebihi Permentan yang menetapkan kebutuhan pupuk harus terjaga untuk dua minggu ke depan.

Upaya ini dilakukan agar kelangkaan pupuk tidak terjadi dan petani dapat dengan mudah dan cepat menerima pupuk bersubsidi. Tercatat per 26 Februari 2019, stok pupuk bersubsidi Nasional di Lini III (gudang yang berlokasi di Kabupaten) yaitu dengan total sebanyak 1,26 juta ton atau 3 (tiga) kali stok minimum yang telah ditentukan.

Dengan jumlah stok tersebut, hingga 24 Februari 2019 Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1.363.431 ton ke seluruh pelosok Negeri dengan rincian sebanyak 641.694 ton Urea, 144.227 ton SP-36, 137.035 ton ZA, 355.315 ton NPK, dan 85.159 ton Organik. 

Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat sendiri yaitu sebesar 211.788 ton dengan rincian sebanyak 101.006 ton Urea, 31.808 ton SP-36, 10.896 ton ZA, 60.121 ton NPK, dan 7.958 ton Oragnik.

Upaya lain juga dilakukan melalui optimalisasi distribusi yaitu dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi, menambah jumlah tenaga pemasaran di daerah dan juga memperkuat armada transportasi darat dan laut. 

Selain itu, sebagai langkah Pupuk Indonesia dalam memastikan pelayanan kepada konsumen, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses melalui nomor 0800108001 (Toll Free), SMS melalui 082210010081 dan email melalui pemasaran@pupuk-indonesia.com.

"Kami berharap kerjasama yang terjalin dapat terus ditingkatkan lagi dan kami akan selalu berupaya meningkatkan pelayanan kami terutama bagi para petani dalam rangka menjaga ketahanan Pangan Nasional," ucap Aas.

Ditempat yang sama Dirjen Prasarana, dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy menyebutkan, penyediaan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat tani di Indonesia, baik untuk tanaman pangan maupun holtikultura, dipastikan tahun 2019 tidak terjadi kekurangan pupuk bersubsidi bagi masyarakat tani.Pemerintah sudah menyiapkan anggaran 29 Triliun  untuk 9,9 juta ton pupuk.

"Tujuan pupuk bersubsidi kepada petani agar harga pupuk tidak mahal, sehingga dapat meningkatkan produktifitas, dan hasilnya pun tidak mahal," kata Sarwo Edhy.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta kepada aparat keamanan untuk mengawal pendistribusian pupuk agar tidak terjadi penyalahgunaan, mengingat ada kasus penyelewengan disejumlah daerah .

"jangan coba-coba mengganti karung pupuk bersubsidi, karena selisih harga cukup signifikan,yang menyimpang kita kasuskan dan dilaporkan ke polisi ," tegasnya.

Agar tidak terjadi penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi, maka dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). 

"perjanjian tersebut mengatur antara Produsen pupuk dengan Distributor dan Distributor dengan para pengecer, termasuk sanksi-sanksi jika ada penyelewengan,"tutupnya

Komentar Anda

Berita Terkini